Senin, 10 Oktober 2016 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Yogyakarta ke-260 Senin, 26 September 2016 Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia ( Right To Know Day ) 28 September Tahun 2016 Selasa, 20 September 2016 INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI DAERAH DIY Kamis, 26 Mei 2016 Selamat Atas Dilantiknya KGPAA PAKU ALAM X Sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu, 06 Januari 2016 Komisioner/staf Sekretariat KI DIY nderek mangayubagya Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X ... Senin, 05 Oktober 2015 Ayo ikuti Kampanye Keterbukaan di lokasi car free day Minggu ... Senin, 17 Agustus 2015 Dirgahayu Republik Indonesia! Ayo Kerja Wujudkan Informasi Terbuka demi ... Senin, 10 Agustus 2015 Nama-nama calon komisioner yang lulus ujian tertulis ... Kamis, 06 Agustus 2015 Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah. Mohon ... Kamis, 18 Juni 2015 Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1436 Hijriyah. Senin, 08 Juni 2015 Selamat Hari Jadi ke-68 Pemkot Yogyakarta. Semoga semakin transparan demi ... Senin, 01 Juni 2015 Turut Berduka Cita. Segenap komisioner dan staf sekretariat KIP DIY ... Senin, 01 Juni 2015 Dibuka Seleksi Calon Komisioner 2015-2019. Klik seleksikidiy.jogjaprov.go.id! Rabu, 04 Maret 2015 Apa itu Sengketa Informasi Publik? Klik di sini ... Jum'at, 27 Februari 2015 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain .... Senin, 12 Januari 2015 Selamat Tahun Baru 2015, Ayo Buka Informasi Publik! Jum'at, 26 September 2014 Mengakses informasi adalah hak asasi. Gunakan hak Anda, sekarang!
Lihat Semua

Hari Hak untuk tahu

Sejarah HHUT, dari Sofia ke Seluruh Dunia

HARI Hak Untuk Tahu (HHUT alias Right to Know Day) mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik.  Mereka mengusulkan dan menyepakati perlunya hari khusus yang didedikasikan untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi.

Apa urgensinya?

HHUT dinilai sangat penting untuk memunculkan kesadaran kolektif dan global terkait hak individu dalam mengakses informasi pemerintahan dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia.  

Adapun prinsip-prinsip dasar dari HHUT sebagaimana diungkapkan Open Society Justice Initiative (OSJI) adalah:

1. Akses terhadap informasi adalah hak setiap orang.

2. Akses adalah aturan dasar, kerahasiaan adalah pengecualian.

3. Permohonan informasi dibuat sederhana, cepat dan gratis.

4. Pejabat bertugas membantu pemohon informasi.

5. Penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar.

6. Kepentingan publik bisa menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia.

7. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan.

8. Badan publik harus mempublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka.

9. Hak atas akses informasi ini harus dijamin oleh sebuah badan independen (yaitu Komisi Informasi).

 

Peringatan HHUT 2014 di DIY berlangsung dalam sebuah rangkaian cukup panjang sejak awal bulan meski hari H-nya sendiri jatuh pada 28 September.  Beberapa model pilihan kegiatan sebagai penanda peringatan HHUT diambil, mulai dari dialog interaktif di radio/TV, pemasangan spanduk (bekerja sama dengan PPID pemprov, pemkab dan pemkot), seminar sampai program SMS broadcast bekerja sama dengan operator seluler.  Jadi, jangan kaget, kalau di HP Anda tiba-tiba masuk kiriman SMS ‘’beraroma’’ HHUT.

Untuk tahun 2015, akan ditambah dengan Aksi Damai Kampanye Keterbukaan di lokasi car free day (CFD) di Jalan Mangkubumi/depan KR, pada Minggu 11 Oktober 2015.  Aksi dimulai pukul 06.00 dengan senam bersama, dilanjutkan orasi, atraksi seni, pelepasan balon dan longmarch menyusuri Jalan Mangkubumi.  Untuk acara ini KIP tidak melakukannya sendiri, melainkan berkolaborasi dengan PPID pemda se-DIY, perguruan tinggi dan LSM.

''Nanti insya Allah akan kita siapkan beberapa spanduk yang bisa ditandatangani peserta CFD, intinya dukungan terhadap keterbukaan.  Bisa (dukungan) dalam bentuk cap tangan, bisa juga tanda tangan,'' kata komisioner bidang PSI sekaligus penanggung jawab Aksi Damai Keterbukaan, Siti Roswati Handayani.

Banyaknya ragam model peringatan itu tidak dapat dihindari mengingat ada target besar yang ingin dicapai, yakni memunculkan kesadaran kolektif terkait hak individu dalam mengakses informasi public sekaligus mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia.   Filosofinya mirip-mirip pemancing ikan: satu pancing boleh saja – bahkan wajib -- berisi 3-4 mata kail agar probabilitas ‘’nyangkutnya’’ semakin besar. 

Pilihan logis, sebab faktanya di sekitar kita memang ada realitas tak terbantahkan yakni tidak atau belum banyak yang tahu tentang HHUT, UU Nomor 14/2008 dan Komisi Informasi.  Meski sosialisasi sudah cukup digencarkan, namun masih ada pemahaman yang sepertinya massif dari khalayak bahwa Komisi Informasi adalah outlet informasi alias penyedia segala macam informasi.

Sejak tahun 2002, peringatan HHUT terus berkembang dan meluas. Hingga kini lebih dari 60 LSM dan Komisi Informasi di lebih dari 40 negara di dunia merayakannya.  Perayaan ini biasanya diramaikan dengan konferensi, diskusi publik dan debat yang melibatkan para pejabat pemerintah, LSM, dan komisioner Komisi Informasi.  Juga pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang berjasa terhadap praktek akses atas informasi publik, release laporan tentang pelaksanaan akses informasi di badan publik, atau laporan berbagai studi atau penelitian dengan tema kebebasan memperoleh informasi atau pemenuhan hak untuk tahu.

Peningkatan kesadaran adanya hak-hak individual untuk memperoleh hak bertanya dan mengetahui segala urusan yang terkait dengan kepentingan public diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan partisipasi dalam masyarakat dan pemerintahan yang demokratis.  Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan sebagainya.

DI INDONESIA

Di Indonesia, jejak sejarah keterbukaan informasi (dan HHUT) dimulai dari reformasi politik 1998.  Kala itu seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah agar lebih transparan dan melibatkan warga dalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Para pegiat berasumsi, keterbukaan informasi adalah dasar pemerintah yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi Indonesia di bidang ekonomi, layanan public dan inovasi menuju negara yang adil dan sejahtera.  Momentum emasnya adalah disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang efektif berlaku sejak tahun 2010.

Puncak perjalanan sejarah keterbukaan informasi di Indoensia, kalau boleh disebut demikian, adalah ketika Indonesia menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada 20 September 2011.  Setelah itu diluncurkan gerakan OGP Indonesia pada Januari 2012.  Mulai September 2012 (selama satu tahun) Indonesia menjadi salah satu supporting cochair OGP (asisten pimpinan).  Oktober 2013 Indonesia menjadi lead chair OGP atau pimpinan utama.

Bergabungnya Indonesia tentu disambut gembira, terlebih lagi jika insiatif itu menghasilkan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.  Dalam kaitan itu, pemerintah RI telah membangun pilot project atau laboratorium OGP di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Ambon dan Kabupaten Indragiri Hulu (Riau) melalui program open school (keterbukaan sekolah), open budget (keterbukaan anggaran), pembaruan dan penyegaran website pemprov Kalimantan Tengah yang berorientasi pada keterbukaan informasi dan dukungan penguatan fungsi kelembagaan PPID.

Untuk urusan buka-bukaan, Kota Yogya (dan beberapa daerah lain di Indonesia) diam-diam ‘’curi start’’ mendahului mengimplementasi keterbukaan informasi jauh sebelum lahirnya UU Nomor 14/2008. Di (Kota) Yogya, APBD secara rinci dapat dilihat dalam website www.jogjakota.go.id sehingga masyarakat tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan public.

Dengan tolok ukur seperti itu, Pemda DIY pun bisa dikatakan telah membuka diri.   Juga Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul serta Kulonprogo.  Kabupaten yang disebut terakhir, sekarang adalah PPID percontohan yang cukup sering dijadikan sasaran studi banding dari dalam dan luar daerah.

Solo juga sudah mempraktekkan hal serupa di era kepemimpinan Joko Widodo.  Selain itu ada Kabupaten Lebak (Banten) dan Sragen (Jateng) yang sama-sama berdiri di barisan depan para pengimplementasi keterbukaan informasi.  Fakta menariknya, di Lebak, praktek keterbukaan informasi telah memberi kontribusi signifikan terhadap kemajuan kabupaten yang sebelumnya merupakan daerah tertinggal dengan APBD terendah se-Provinsi Banten.   Tahun 2004 PAD-nya hanya Rp 10 miliar, namun tahun 2010 melesat ke angka Rp 69 miliar.

Kenapa?

Karena rakyat akhirnya mau diajak berpartisipasi setelah pengelolanya mempraktekkan transparansi.    Bahasa sederhananya:  rakyat dengan kesadarannya sendiri mau membayar retribusi dan pajak-pajak atau apapun namanya, karena yakin uangnya tidak dikorupsi.   Rakyat yakin tidak dikorupsi karena tahu pemdanya mau berbagi informasi.  

Benarlah keyakinan para penggiat keterbukaan informasi selama ini: tidak ada partisipasi tanpa transparansi.  (rsp, dari berbagai sumber)

Sejarah HHUT, dari Sofia ke Seluruh Dunia

 

 

 

 

 

No Nama Kegitan
1 Kampanye Keterbukaan

Event

21 Feb
Rapat Kerja Daerah ( Rakerda ) Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
16 Feb
Forum PPID ( Tuan Rumah KID DIY )
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
22 Des
Kunjungan Kerja Komisi Informasi Jawa Timur
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...