Senin, 13 Maret 2017 Saksikan " Obrolan Angkring " Komisi Informasi Daerah DIY dengan KPID DIY Minggu, 19 Maret 2017 Jam 18.00 WIB di TVRI Yogyakarta Senin, 10 Oktober 2016 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Yogyakarta ke-260 Senin, 26 September 2016 Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia ( Right To Know Day ) 28 September Tahun 2016 Selasa, 20 September 2016 INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI DAERAH DIY Kamis, 26 Mei 2016 Selamat Atas Dilantiknya KGPAA PAKU ALAM X Sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu, 06 Januari 2016 Komisioner/staf Sekretariat KI DIY nderek mangayubagya Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X ... Senin, 05 Oktober 2015 Ayo ikuti Kampanye Keterbukaan di lokasi car free day Minggu ... Senin, 17 Agustus 2015 Dirgahayu Republik Indonesia! Ayo Kerja Wujudkan Informasi Terbuka demi ... Senin, 10 Agustus 2015 Nama-nama calon komisioner yang lulus ujian tertulis ... Kamis, 06 Agustus 2015 Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah. Mohon ... Kamis, 18 Juni 2015 Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1436 Hijriyah. Senin, 08 Juni 2015 Selamat Hari Jadi ke-68 Pemkot Yogyakarta. Semoga semakin transparan demi ... Senin, 01 Juni 2015 Turut Berduka Cita. Segenap komisioner dan staf sekretariat KIP DIY ... Senin, 01 Juni 2015 Dibuka Seleksi Calon Komisioner 2015-2019. Klik seleksikidiy.jogjaprov.go.id! Rabu, 04 Maret 2015 Apa itu Sengketa Informasi Publik? Klik di sini ... Jum'at, 27 Februari 2015 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain .... Senin, 12 Januari 2015 Selamat Tahun Baru 2015, Ayo Buka Informasi Publik! Jum'at, 26 September 2014 Mengakses informasi adalah hak asasi. Gunakan hak Anda, sekarang!
Lihat Semua

BPMPPT Berdalih Informasi yang Dikecualikan

Pekan depan Bupati Sleman dipanggil sebagai saksi

Ditulis oleh : Administrator | Selasa, 1 November 2016

BADAN Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Sleman yang berkedudukan sebagai Termohon pada sidang ajudikasi lanjutan Selasa (1/11) menyampaikan keterangan tambahan bahwa informasi yang diminta Pemohon (Agus Artadi) merupakan informasi yang dikecualikan.

“Dasarnya adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2016 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemkab Sleman ,’’ ungkap Purwati selaku kuasa Termohon yang datang ditemani 4 rekannya.

Sidang ajudikasi dengan nomor registrasi 013/IX/KIDIY-PS/2016 dipimpin Martan Kiswoto selaku Ketua Majelis Komisioner didampingi Dewi Amanatun Suryani dan Warsono.   Sidang dihadiri Pemohon dan kuasanya yakni Z Siput Lokasari.   Purwati didampingi Aris Juni Kurniawan, Setyowati, Funtu Rahmatu dan Helmi Arifianto.

“Yang menjadi keberatan kami adalah adanya surat pernyataan dari Alim Satria selaku pemohon izin hotel yang menutup kolom tanda tangan yang menyatakan bahwa pemilik tanah belakang hotel tidak mau tanda tangan karena tanahnya minta dibeli dengan harga tidak wajar,” sesal Siput Lokasari.

Pernyataan itu menurut Siput adalah fitnah dan tidak benar.  Pihaknya sama sekali tidak pernah dimintai persetujuan dan klarifikasi, baik melalui surat maupun telepon. Tahu-tahu  Izin Gangguan sudah terbit.   Maka dari itu Pemohon sebenarnya hanya meminta 2 dokumen yang berupa blanko yang ada kolom tanda tangan dan surat pernyataan dari Alim Satria tersebut. Dokumen tersebut menurut dia akan digunakan untuk merestorasi nama baiknya karena telah dituduh seolah-olah mempersulit orang mencari izin dan meminta harga tanah yang luar biasa tinggi.

Purwati menambahkan bahwa menurut Perda No 5 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2015 dalam proses permohonan perizinan ada blanko permohonan yang mencantumkan kolom tanda tangan tetangga depan, kanan, kiri dan belakang.   Selanjutnya dilakukan pengecekan lokasi atau klarifikasi untuk menjadi dasar dalam menerbitkan pemberian Izin Gangguan.  BPMPPT tidak melakukan klarifikasi kepada Pemohon karena tanah Pemohon merupakan tanah kosong dan masih ada akses jalan untuk melakukan kegiatan.

“Yang menandatangani adalah Kepala BPMPPT sesuai kewenangannya.  Masyarakat tidak dalam posisi menyetujui, melainkan hanya berhak mengetahui,” ungkap Purwati.

Proses pengecekan lokasi dan klarifikasi biasanya dilakukan tim yang terdiri dari BPMPPT, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).  Untuk perizinan hotel dari PT Satoria menurut Purwati timnya ditambah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dispbudpar).

Martan Kiswoto menanyakan tentang pengklasifikasian daftar informasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Sleman karena ada peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan kepala daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa yang mengklasifikasikan daftar informasi yang dikecualikan adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Kami perlu mendapat keterangan mengenai mekanisme uji konsekuensi yang telah dilakukan, untuk itu kami meminta Bupati Sleman untuk bisa hadir sebagai saksi pada sidang berikutnya,” kata Martan.

Martan juga meminta agar tim klarifikasi yaitu Hardianto dari Satpol PP dan Ali dari Disbudpar dihadirkan sebagai saksi pada sidang berikutnya pada Selasa 8 November 2016. (des)

 

 

 


Event

24 Mei
Sosialisasi Sistem Informasi Desa
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
18 Mei
Sosialisasi Basis Kabupaten Bantul
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
15 Mei
Rapat Tim Kajian Evaluasi Perda No. 6 Tahun 2013
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...