Badingah Dorong OPD Ikut Monev 2017

Ditulis oleh : Administrator | Selasa, 7 Maret 2017


RANGKAIAN audiensi Komisi Informasi Daerah (KID) DIY berlanjut ke Bupati Gunungkidul Badingah, Kamis (2/3).   Bertempat di Ruang Transit Bupati, audiensi dimulai pukul 11.00 WIB.   Bupati Badingah  didampingi Kabag Humas dan Protokoler Agus Kamtono, Kabag Hukum Setda Heri Sukaswadi, Kabid IKP Diskominfo Hadi Hendro Prayoga dan Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Edy Frans Wardhana.

Rombongan dipimpin Hazwan Iskandar Jaya (ketua) didampingi 2 komisioner -- Suharnanik Listiana (ASE) dan Warsono (PSI).   Dari sekretariat hadir Kepala Bidang Fasilitasi Informasi Diskominfo DIY I Made Arjana Gumbara dan staf Edi Pratikno. 

Salah satu yang mengemuka pada pertemuan itu adalah komitmen Bupati Badingah untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD, dulu SKPD) se-Pemkab Gunungkidul berpartisipasi pada Pemeringkatan Badan Publik (Monev) Tahun 2017.

‘’Saya bersyukur karena belum pernah ada sengketa informasi dari Gunungkidul.  Tapi kita tetap akan mereview ke-PPID-an kita.  Terkait pemeringkatan, saya akan dorong agar seluruh OPD berpartisipasi pada Monev 2017. Pemeringkatan ini penting karena bisa memacu OPD, sekaligus menjadi tolok ukur pelaksanaan tugas pengelolaan dan layanan informasi publik,’’ kata Badingah.

Sebelumnya, Hazwan menyampaikan bahwa pada pemeringkatan tahun 2016 tidak ada OPD Pemkab Gunungkidul yang menjadi pemenang.  Hazwan memberikan saran agar SOP Layanan Informasi di Pemkab Gunungkidul segera dibuat.   “Daftar Informasi Publik juga harus segera direview lagi,” lanjutnya seraya mengatakan bisa memahami adanya kendala sebagai akibat perubahan kelembagaan paska diberlakukannya PP 18.

Suharnanik menyoroti kelembagaan PPID dan juga sosialisasi.  “Sekitar bulan Januari kami sudah mengingatkan melalui surat terkait penunjukkan PPID, ini karena adanya perubahan pengampu PPID dari Humas ke Diskominfo,’’ ujar Nanik.  Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, Nanik menyatakan KID DIY siap diundang jika ada agenda sosialisasi, termasuk yang melibatkan masyarakat desa.

“Gunungkidul selama ini belum pernah ada sengketa informasi (yang diadukan ke KID DIY). Harapan kami memang tidak ada sengketa, tetapi jika ada masyarakat yang mengajukan prinsipnya kami siap,” tambah Warsono.

Sedangkan Made Arjana mengemukakan bahwa sengketa informasi itu terjadi antara lain apabila permohonan informasi ke Badan Publik tidak dilayani.   Terkait PP 18 ia berharap Pemkab Gunungkidul segera membuat SK penunjukan PPID.  Made mengingatkan PPID harus mempunyai meja pelayanan dan memiliki website sebagai media dalam mengumumkan informasi publik.

“Klasifikasi informasi harus segera disusun dan setiap Badan Publik wajib menyampaikan Laporan Layanan Informasi tahunan kepada KID DIY, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,’’ ungkap Made.

Gencarkan Sosialisasi

Agus Kamtono mengakui selama ini PPID Gunungkidul masih belum optimal dan berharap ke depan akan semakin membaik.  Mengenai sosialisasi, ia menyatakan memang diperlukan sampai ke desa-desa.  Materi sosialisasi, kata dia, sebaiknya dari KID DIY.

“Karena kepala desa banyak yang ganti maka memang perlu ada sosialisasi lagi, bisa dibilang ini dari nol,” ungkap Agus.

Terkait SK PPID, menurut Agus harus segera diperbarui. SOP Layanan Informasi wajib dibuat.  Hal positif di Gunungkidul, menurut dia, semua desa sudah mempunyai Sistem Informasi Desa (SID), meski belum optimal.  Rencana ke depan akan melibatkan warga yang ahli IT.

Hendro yang baru menjabat Kabid IKP Diskominfo menyampaikan tidak terbebani oleh UU KIP.   Kendalanya hanya karena belum terformat secara baik.  “Ke depan kami ingin membuat antarOPD ada link sehingga layanan informasi menjadi 1 pintu atau 1 jalur.  Prinsipnya kami siap bekerja sama (dengan KID DIY),” tegas Hendro.

Frans Edy  menambahkan SK Bupati tentang penunjukkan PPID minggu depan selesai karena draf sudah siap.  SOP Pelayanan Informasi diperkirakan rampung pada 6-10 Maret.   Berkaitan dengan sosialisasi, Frans mengaku akan mengundang komisioner KID DIY sebagai narasumber pada awal April 2017. (des)

 


Event

28 Sept
Peringatan HHUT Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
28 Sept
Rapat Kerja Teknis Ke-7 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Sept
Rapat Monev dengan BP2KI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...