Hasilkan 3 Rekomendasi Isu Strategis

Rakernis VI Komisi Informasi

Ditulis oleh : Administrator | Senin, 5 September 2016

RAPAT Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se Indonesia ke 6 menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi sebagai respon terhadap isu-isu strategis keterbukaan informasi publik secara nasional. Adapun ketiga isu strategis itu terkait dengan review UU Keterbukaan Informasi Publik, Tahapan Pemilu dan Pemilukada, serta isu-isu aktual tentang Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa Informasi dan Open Data Informasi Desa. Rakernis berlangsung dari 1-3 September di Grand Savero Hotel Bogor, Jawa Barat. Dihadiri Komisi Informasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

 

Sebelum pembahasan per bidang/kompartemen atas ketiga isu sentral tersebut, Ketua KIP John Fresly memimpin sesi brainstorming atas permasalahan Komisi Informasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam sesi ini muncul beberapa persoalan tentang penguatan kelembagaan, penyempurnaan penyelesaian sengketa informasi, respon terhadap pemilu/pemilukada, review terhadap UU KIP dan respon untuk mengawal UU Desa dari perspektif amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian, sebagaimana disepakati peserta Rakernis, pembahasan terhadap 3 (tiga) isu strategis itu dibagi dalam 3 bidang/kompartemen. Sidang dilanjutkan untuk masing-masing bidang yang diharapkan mampu membuahkan hasil yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul sesuai dengan materi masing-masing.

Sebagai respon dari berbagai persoalan terkait dengan keterbukaan informasi itu, maka tiap bidang pada akhirnya menelurkan beberapa pokok rekomendasi. Dalam sesi pleno akhir, masing-masing pimpinan sidang per bidang membacakan hasil rekomendasinya. Ketua KI Lampung Dery Hendryan dan Hazwan Iskandar Jaya (Ketua KI DIY) selaku Ketua dan Sekretaris Bidang Peran Komisi Informasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu), menyampaikan rekomendasi yang menyangkut keterbukaan informasi pada tahapan Pemilu. Isi MoU berupa Informasi Daftar Pemilih (sementara/tetap), informasi pensyaratan pencalonan seperti LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara), pendidikan, kesehatan, dukungan calon perseorangan dan partai politik. Untuk bidang Peran KI dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu direkomendasikan untuk mengadakan serangkaian Memorandum of Understanding (MoU) antara KIP dangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terutama menyangkut

Juga berisi tentang informasi seleksi/rekrutmen penyelenggara Pemilu seperti KPU dan jajarannya. Selain itu direkomendasikan pula perlu adanya kerja sama peningkatan kapasitas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, telah direkomendasikan pula agar KI  melakukan pendampingan untuk pembentukan PPID di lingkungan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan jajarannya. Serta perlu adanya MoU antara KIP dengan Bawaslu RI terkait dengan keterbukaan informasi terhadap penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh jajaran Bawaslu. Rekomendasi terakhir adalah perlunya dilakukan perubahan Perki No.1/2014 tentang  Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Tim Sembilan

Sementara itu, Ketua KI DKI Jakarta Gede Narayana selaku Ketua Bidang Revisi UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Bidang ini telah membentuk Tim Sembilan yang akan menelaah sejumlah pasal dalam UU KIP yang akan di-review, sehingga UU KIP dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari salah tafsir. Tim Sembilan itu terdiri dari tiga orang komisioner dari KIP dan enam orang komisioner dari KI Provinsi.

Pada sisi yang lain, Komisiopner KI Kalimantan Barat Chatarina Pancer Istiyani  bersama Komisioner KI Sumatera Barat Arfitriati selalu Koordinator Bidang Isu Aktual Keterbukaan Informasi Publik mengemukakan bahwa perlu mensikapi keterbukaan informasi tentang penanganan daerah Rawan Bencana di tanah air, keterbukaan informasi pada sektor SDA (Sumber Daya Alam), Energi, dan Pertambangan serta keterbukaan di sektor Pendidikan. Bersamaan dengan itu, juga direkomendasikan agar KIP dapat melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) KI seluruh Indonesia maksimal dua kali dalam setahun.

Selain Rakernis dan Rakornas yang merupakan even nasional KIP, maka direkomendasikan juga agar dilaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) masing-masing Bidang yang terdiri dari Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi), Bidang ASE (Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi), dan Bidang Kelembagaan.

Sedangkan Kafri Jaya, Ketua KI Sumatera Selatan diberi kesempatan untuk memaparkan kesiapan KI Sumsel dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bulan Oktober mendatang. (hij)

 

 

 

 

 

 


Event

28 Sept
Peringatan HHUT Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
28 Sept
Rapat Kerja Teknis Ke-7 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Sept
Rapat Monev dengan BP2KI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...