Senin, 13 Maret 2017 Saksikan " Obrolan Angkring " Komisi Informasi Daerah DIY dengan KPID DIY Minggu, 19 Maret 2017 Jam 18.00 WIB di TVRI Yogyakarta Senin, 10 Oktober 2016 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Yogyakarta ke-260 Senin, 26 September 2016 Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia ( Right To Know Day ) 28 September Tahun 2016 Selasa, 20 September 2016 INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI DAERAH DIY Kamis, 26 Mei 2016 Selamat Atas Dilantiknya KGPAA PAKU ALAM X Sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu, 06 Januari 2016 Komisioner/staf Sekretariat KI DIY nderek mangayubagya Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X ... Senin, 05 Oktober 2015 Ayo ikuti Kampanye Keterbukaan di lokasi car free day Minggu ... Senin, 17 Agustus 2015 Dirgahayu Republik Indonesia! Ayo Kerja Wujudkan Informasi Terbuka demi ... Senin, 10 Agustus 2015 Nama-nama calon komisioner yang lulus ujian tertulis ... Kamis, 06 Agustus 2015 Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah. Mohon ... Kamis, 18 Juni 2015 Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1436 Hijriyah. Senin, 08 Juni 2015 Selamat Hari Jadi ke-68 Pemkot Yogyakarta. Semoga semakin transparan demi ... Senin, 01 Juni 2015 Turut Berduka Cita. Segenap komisioner dan staf sekretariat KIP DIY ... Senin, 01 Juni 2015 Dibuka Seleksi Calon Komisioner 2015-2019. Klik seleksikidiy.jogjaprov.go.id! Rabu, 04 Maret 2015 Apa itu Sengketa Informasi Publik? Klik di sini ... Jum'at, 27 Februari 2015 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain .... Senin, 12 Januari 2015 Selamat Tahun Baru 2015, Ayo Buka Informasi Publik! Jum'at, 26 September 2014 Mengakses informasi adalah hak asasi. Gunakan hak Anda, sekarang!
Lihat Semua

Hasilkan 3 Rekomendasi Isu Strategis

Rakernis VI Komisi Informasi

Ditulis oleh : Administrator | Senin, 5 September 2016

RAPAT Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se Indonesia ke 6 menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi sebagai respon terhadap isu-isu strategis keterbukaan informasi publik secara nasional. Adapun ketiga isu strategis itu terkait dengan review UU Keterbukaan Informasi Publik, Tahapan Pemilu dan Pemilukada, serta isu-isu aktual tentang Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa Informasi dan Open Data Informasi Desa. Rakernis berlangsung dari 1-3 September di Grand Savero Hotel Bogor, Jawa Barat. Dihadiri Komisi Informasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

 

Sebelum pembahasan per bidang/kompartemen atas ketiga isu sentral tersebut, Ketua KIP John Fresly memimpin sesi brainstorming atas permasalahan Komisi Informasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam sesi ini muncul beberapa persoalan tentang penguatan kelembagaan, penyempurnaan penyelesaian sengketa informasi, respon terhadap pemilu/pemilukada, review terhadap UU KIP dan respon untuk mengawal UU Desa dari perspektif amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian, sebagaimana disepakati peserta Rakernis, pembahasan terhadap 3 (tiga) isu strategis itu dibagi dalam 3 bidang/kompartemen. Sidang dilanjutkan untuk masing-masing bidang yang diharapkan mampu membuahkan hasil yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul sesuai dengan materi masing-masing.

Sebagai respon dari berbagai persoalan terkait dengan keterbukaan informasi itu, maka tiap bidang pada akhirnya menelurkan beberapa pokok rekomendasi. Dalam sesi pleno akhir, masing-masing pimpinan sidang per bidang membacakan hasil rekomendasinya. Ketua KI Lampung Dery Hendryan dan Hazwan Iskandar Jaya (Ketua KI DIY) selaku Ketua dan Sekretaris Bidang Peran Komisi Informasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu), menyampaikan rekomendasi yang menyangkut keterbukaan informasi pada tahapan Pemilu. Isi MoU berupa Informasi Daftar Pemilih (sementara/tetap), informasi pensyaratan pencalonan seperti LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara), pendidikan, kesehatan, dukungan calon perseorangan dan partai politik. Untuk bidang Peran KI dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu direkomendasikan untuk mengadakan serangkaian Memorandum of Understanding (MoU) antara KIP dangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terutama menyangkut

Juga berisi tentang informasi seleksi/rekrutmen penyelenggara Pemilu seperti KPU dan jajarannya. Selain itu direkomendasikan pula perlu adanya kerja sama peningkatan kapasitas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, telah direkomendasikan pula agar KI  melakukan pendampingan untuk pembentukan PPID di lingkungan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan jajarannya. Serta perlu adanya MoU antara KIP dengan Bawaslu RI terkait dengan keterbukaan informasi terhadap penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh jajaran Bawaslu. Rekomendasi terakhir adalah perlunya dilakukan perubahan Perki No.1/2014 tentang  Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Tim Sembilan

Sementara itu, Ketua KI DKI Jakarta Gede Narayana selaku Ketua Bidang Revisi UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Bidang ini telah membentuk Tim Sembilan yang akan menelaah sejumlah pasal dalam UU KIP yang akan di-review, sehingga UU KIP dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari salah tafsir. Tim Sembilan itu terdiri dari tiga orang komisioner dari KIP dan enam orang komisioner dari KI Provinsi.

Pada sisi yang lain, Komisiopner KI Kalimantan Barat Chatarina Pancer Istiyani  bersama Komisioner KI Sumatera Barat Arfitriati selalu Koordinator Bidang Isu Aktual Keterbukaan Informasi Publik mengemukakan bahwa perlu mensikapi keterbukaan informasi tentang penanganan daerah Rawan Bencana di tanah air, keterbukaan informasi pada sektor SDA (Sumber Daya Alam), Energi, dan Pertambangan serta keterbukaan di sektor Pendidikan. Bersamaan dengan itu, juga direkomendasikan agar KIP dapat melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) KI seluruh Indonesia maksimal dua kali dalam setahun.

Selain Rakernis dan Rakornas yang merupakan even nasional KIP, maka direkomendasikan juga agar dilaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) masing-masing Bidang yang terdiri dari Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi), Bidang ASE (Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi), dan Bidang Kelembagaan.

Sedangkan Kafri Jaya, Ketua KI Sumatera Selatan diberi kesempatan untuk memaparkan kesiapan KI Sumsel dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bulan Oktober mendatang. (hij)

 

 

 

 

 

 


Event

19 Apr
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
18 Apr
FGD Pertanahan
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
17 Apr
Sosialisasi Basis
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...