Izin Gangguan Disengketakan

Oleh Warga Yogya Terhadap BPMPPT Sleman

Ditulis oleh : Administrator | Jumat, 7 Oktober 2016


BERTAMBAH lagi jenis sengketa informasi yang masuk dan ditangani Komisi Informasi DIY (KI DIY).   Kalau selama ini banyak warga yang mengajukan sengketa informasi terkait pertanahan dan perpajakan, kali ini menyangkut Izin Gangguan (HO).  Pemohon adalah warga Yogya, sedangkan Termohonnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.

Sengketa diawali ketika pada 2 Mei 2016 Agus Artadi, warga Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, mengajukan permohonan informasi mengenai data arsip pengajuan Izin Gangguan Hotel Premier Inn Satoria kepada BPMPPT Sleman. Permohonan informasi ditanggapi dengan mengundang Agus Artadi untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan BPMPPT pada 18 Mei 2016.

Dari rapat diketahui bahwa dalam proses pengajuan HO itu Agus Artadi tidak pernah dimintai izin oleh PT Satoria selaku pemilik hotel.  Terungkap pula adanya surat pernyataan dari PT Satoria yang menyertakan surat pernyataan dari Agus Artadi yang dijadikan kelengkapan untuk mengajukan izin gangguan tersebut.  

Atas dasar itu Agus pada 18 Juli 2016 mengajukan surat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan BPMPPT  No 503/008865.68.15/0042/IG/2016 dan meminta agar keputusan itu dicabut.

Pada 18 Agustus 2016 BPMPPT menanggapi surat keberatan dengan menyebutkan bahwa keberatan yang diajukan Agus Artadi tidak menjadi penghalang bagi PT Satoria untuk melanjutkan pengurusan izin gangguan.  Pihak BPMPPT juga menyatakan perizinan PT Satoria telah memenuhi syarat.

Agus kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke KI DIY pada 31 Agustus 2016 dan diregistrasi dengan nomor 013/IX/KIDIY-PS/2016 pada 1 September 2016.

Mediasi Berlanjut

Dipimpin oleh Ketua Majelis Martan Kiswoto didampingi Dewi Amanatun Suryani dan Warsono, sidang pemeriksaan awal digelar pada 22 September 2016.  Agus hadir ditemani kuasanya, Z Siput Lokasari.  Termohon diwakili kuasanya, yaitu Ishadi Zayid dan Aris Juni Kurniawan.

Setelah pemeriksaan identitas, maka sesuai pasal 29 ayat 1 dan pasal 38 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 para pihak diwajibkan menjalani mediasi dengan dimediatori salah satu komisioner, yakni Hazwan Iskandar Jaya.  Mediasi berlangsung selama kurang-lebih 1 jam namun belum berhasil.

Pada 6 Oktober 2016 dilakukan pertemuan kaukus (mediator dengan salah satu pihak) secara bergantian.  Pukul 10.00 mediator bertemu dengan Pemohon dan kuasanya.  Kurang-lebih 1 jam.  Kaukus kedua pukul 11.00 menghadirkan Termohon yang dikuasakan kepada Purwanto Widodo, Ishadi Zayid dan Purwati. 

“Kaukus belum menghasilkan kesepakatan, oleh karena itu akan dilanjutkan mediasi kembali, jadwalnya menyusul,” ungkap Hazwan selepas berlangsungnya kaukus.  (des)

 


Event

27 Jul
Narasumber PPID Kabupaten Bantul
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
26 Jul
Rapat Rapergub LI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Jul
Sosialisasi Basis di Desa Semanu
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa ...