Senin, 13 Maret 2017 Saksikan " Obrolan Angkring " Komisi Informasi Daerah DIY dengan KPID DIY Minggu, 19 Maret 2017 Jam 18.00 WIB di TVRI Yogyakarta Senin, 10 Oktober 2016 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Yogyakarta ke-260 Senin, 26 September 2016 Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia ( Right To Know Day ) 28 September Tahun 2016 Selasa, 20 September 2016 INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI DAERAH DIY Kamis, 26 Mei 2016 Selamat Atas Dilantiknya KGPAA PAKU ALAM X Sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu, 06 Januari 2016 Komisioner/staf Sekretariat KI DIY nderek mangayubagya Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X ... Senin, 05 Oktober 2015 Ayo ikuti Kampanye Keterbukaan di lokasi car free day Minggu ... Senin, 17 Agustus 2015 Dirgahayu Republik Indonesia! Ayo Kerja Wujudkan Informasi Terbuka demi ... Senin, 10 Agustus 2015 Nama-nama calon komisioner yang lulus ujian tertulis ... Kamis, 06 Agustus 2015 Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah. Mohon ... Kamis, 18 Juni 2015 Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1436 Hijriyah. Senin, 08 Juni 2015 Selamat Hari Jadi ke-68 Pemkot Yogyakarta. Semoga semakin transparan demi ... Senin, 01 Juni 2015 Turut Berduka Cita. Segenap komisioner dan staf sekretariat KIP DIY ... Senin, 01 Juni 2015 Dibuka Seleksi Calon Komisioner 2015-2019. Klik seleksikidiy.jogjaprov.go.id! Rabu, 04 Maret 2015 Apa itu Sengketa Informasi Publik? Klik di sini ... Jum'at, 27 Februari 2015 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain .... Senin, 12 Januari 2015 Selamat Tahun Baru 2015, Ayo Buka Informasi Publik! Jum'at, 26 September 2014 Mengakses informasi adalah hak asasi. Gunakan hak Anda, sekarang!
Lihat Semua

Izin Perceraian Dikecualikan

Putusan sidang Tristanto dengan KPP Pratama Sleman

Ditulis oleh : Administrator | Kamis, 6 Oktober 2016


DIHADIRI sendiri oleh Tristanto sebagai Pemohon dan Rani Gayatri sebagai kuasa Termohon, sidang ajudikasi sengketa nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016 memasuki pembacaan putusan, Rabu (5/10). Majelis Komisioner yang diketuai Suharnanik Listiana dengan anggota Martan Kiswoto dan Warsono memutuskan tidak mengabulkan permohonan Tristanto.  Izin perceraian yang diminta Tristanto merupakan informasi pribadi yang sifatnya dikecualikan.

“Tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  Menguatkan keputusan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2008 tanggal 16 Oktober 2008,” tegas Suharnanik Listiana saat membacakan amar putusan.

Sengketa berawal ketika pada tanggal 16 Mei 2016 Tristanto mengajukan permohonan informasi kepada KPP Pratama Sleman terkait salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan diterima oleh petugas TPT yaitu Intan Permata Sari.  Pada 17 Mei 2016 Pemohon mengirimkan kembali surat revisi terkait identitas tertuju untuk mencegah adanya eksepsi. Surat diterima petugas TPT Isabel Irma.

Pada 1 Juni 2016 Tristanto mengajukan surat keberatan karena tidak ada tanggapan, dan diterima Sekretaris Kanwil DJP DIY Catur AP.  Surat keberatan ditanggapi pada 7 Juni 2016 namun Tristanto merasa belum mendapatkan jawaban atas informasi yang dimohonkan sehingga pada 13 Juni 2016 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi DIY.  Permohonan diregister pada 14 Juni 2016.

Sidangnya berjalan cukup panjang, namun masih dalam kurun waktu 100 hari kerja.  Totalnya mencapai 5 kali sidang. Selama proses persidangan, Tristanto menghadirkan semua saksi yang berjumlah 5, namun hampir semua justru memberatkan.

Salah satu saksi, yakni Rohfiatun Hasanah yang tak lain adalah mantan istri Tristanto pada persidangan mengungkap bahwa KEP35 asli ada padanya. Rohfi enggan memberikan salinan KEP35 tersebut karena tidak tahu motif permintaan Tristanto.

Tristanto sempat menyatakan keberatan karena orang lain yang tidak diperiksa dan tidak di-BAP justru diberi salinan KEP35, sedangkan dirinya (sebagai tergugat pada perceraian itu) malah tidak mendapatkannya. Menanggapi keberatan itu, Rani Gayatri dalam kesimpulannya mengatakan penggugat-lah yang diberi salinan, sedangkan tergugat seharusnya melaporkan kepada atasannya untuk kemudian akan diberikan surat keterangan. (des)

 


Event

09 Jun
Rapat Persiapan Monev dan Penandatanganan Kesepakatan
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa ...
06 Jun
Rakor Penyusunan Rancangan Pergub SOP Layanan Informasi Publik
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa ...
24 Mei
Sosialisasi Sistem Informasi Desa
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...