Senin, 13 Maret 2017 Saksikan " Obrolan Angkring " Komisi Informasi Daerah DIY dengan KPID DIY Minggu, 19 Maret 2017 Jam 18.00 WIB di TVRI Yogyakarta Senin, 10 Oktober 2016 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Yogyakarta ke-260 Senin, 26 September 2016 Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia ( Right To Know Day ) 28 September Tahun 2016 Selasa, 20 September 2016 INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI DAERAH DIY Kamis, 26 Mei 2016 Selamat Atas Dilantiknya KGPAA PAKU ALAM X Sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu, 06 Januari 2016 Komisioner/staf Sekretariat KI DIY nderek mangayubagya Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X ... Senin, 05 Oktober 2015 Ayo ikuti Kampanye Keterbukaan di lokasi car free day Minggu ... Senin, 17 Agustus 2015 Dirgahayu Republik Indonesia! Ayo Kerja Wujudkan Informasi Terbuka demi ... Senin, 10 Agustus 2015 Nama-nama calon komisioner yang lulus ujian tertulis ... Kamis, 06 Agustus 2015 Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah. Mohon ... Kamis, 18 Juni 2015 Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1436 Hijriyah. Senin, 08 Juni 2015 Selamat Hari Jadi ke-68 Pemkot Yogyakarta. Semoga semakin transparan demi ... Senin, 01 Juni 2015 Turut Berduka Cita. Segenap komisioner dan staf sekretariat KIP DIY ... Senin, 01 Juni 2015 Dibuka Seleksi Calon Komisioner 2015-2019. Klik seleksikidiy.jogjaprov.go.id! Rabu, 04 Maret 2015 Apa itu Sengketa Informasi Publik? Klik di sini ... Jum'at, 27 Februari 2015 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain .... Senin, 12 Januari 2015 Selamat Tahun Baru 2015, Ayo Buka Informasi Publik! Jum'at, 26 September 2014 Mengakses informasi adalah hak asasi. Gunakan hak Anda, sekarang!
Lihat Semua

Keberatan Tetangga Bukan Penghalang

Sidang sengketa informasi Izin Gangguan hotel

Ditulis oleh : Administrator | Kamis, 10 November 2016

SIDANG ajudikasi antara Agus Artadi (Pemohon) dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Sleman berlanjut, Selasa (8/11).   Bupati Sleman yang sedianya dihadirkan sebagai saksi ternyata tidak datang.   Kehadiran Bupati Sleman dianggap penting oleh Majelis Komisioner karena menyangkut materi utama yang ingin lebih diketahui, yakni terkait Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2016.

Dipimpin Martan Kiswoto selaku Ketua Majelis Komisioner didampingi Warsono dan Dewi Amanatun Suryani, sidang ajudikasi sengketa dengan register 013/IX/KIDIY-PS/2016 hanya menghadirkan 2 dari 4 saksi.   Agus Artadi datang sendiri, BPMPPT diwakili Purwati, Aris Juni Kurniawan, Setyowati dan Funtu Rahmatu.

Saksi I yakni Hardiyanto dari Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) selaku tim tinjau lapangan membenarkan tidak lengkapnya kolom tanda tangan pada formulir permohonan Izin Gangguan (HO).  “Ada kolom yang belum ditandatangani tetapi ada ketentuan lain di belakangnya yang memungkinkan Izin HO tetap bisa diproses,” ungkapnya.

Saksi I menjelaskan bahwa ketentuan lain yang menjadi dasar adalah Perbup Nomor 36 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan pada Pasal 34 ayat 5 huruf d yang menyatakan jika ada tetangga yang keberatan atas kegiatan usaha tertentu tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya.  Terhadap keberatan itu sendiri akan diadakan pemeriksaan lapangan.

Ali, saksi II, membenarkan.  “Benar ada kolom tanda tanda tangan yang belum ditandatangani tetapi karena ada surat lampiran di belakangnya berupa surat keterangan yang telah ditandatangani oleh (kepala) dukuh, kelurahan dan kecamatan maka permohonan izin tetap bisa dilanjutkan,” kata Ali yang sehari-hari staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sleman.

Saat ditanya tentang surat lampiran tersebut saksi II mengaku tidak begitu ingat.  Namun ia masih mengingat ada keterangan yang menyatakan bahwa pemilik tanah di bagian belakang hotel meminta agar tanahnya dibeli dengan harga yang tidak wajar.  Saksi II juga mengungkapkan surat keterangan tersebut ditandatangani Kepala Dukuh Corongan, Kepala Desa Maguwoharjo dan Camat Depok.

“Dari persidangan sebelumnya pemilik tanah menyatakan sama sekali tidak pernah dihubungi oleh PT Satoria.  Apakah tidak ada klarifikasi kepada pemilik tanah mengenai surat keterangan yang menutup kolom tanda tangan tersebut?” tanya Warsono.

Sidang pemeriksaan saksi yang dipimpin Martan Kiswoto tetap meminta Bupati Sleman untuk hadir sebagai saksi pada persidangan berikutnya.   “Majelis tetap perlu meminta klarifikasi dari Bupati Sleman karena terkait informasi yang dikecualikan menurut Keputusan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemkab Sleman,” tegas Martan.

Selain Bupati, Martan juga menyebut perlu memanggil Kepala Dukuh Corongan, Kepala Desa Maguwoharjo dan Camat Depok sebagai saksi.  Sidang lanjutan akan digelar Senin 14 November 2016 di Aula Diskominfo pukul 10.00 WIB.  (des)


Event

19 Apr
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
18 Apr
FGD Pertanahan
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
17 Apr
Sosialisasi Basis
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...