Mahfud dan Hanafie Dukung Revisi

FGD Kelembagaan KI se-Indonesia

Ditulis oleh : Administrator | Senin, 28 November 2016

YOGYAKARTA dipercaya menjadi host ajang Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Sebagai Lembaga Negara Mandiri, Selasa-Kamis 22-24 November 2016 di Hotel Neo Awana Jalan Mayjen Sutoyo.   Inisiator para komisioner Komisi Informasi (KI) se-Indonesia. 

‘’FGD ini dari, oleh dan untuk kita.  Idenya berangkat dari kegalauan kita semua sejak beberapa bulan lalu terkait masa depan KI, ya kelembagaannya, penganggarannya, status komisionernya.  Kita tidak menyaingi siapa-siapa, kita hanya ingin berkumpul, sharing dan kemudian menghasilkan sesuatu bagi masa depan KI,’’ kata komisioner KIP NTB Lalu Busyairi selaku fasilitator FGD ketika mengawali acara.

Tercatat datang antara lain komisioner dari KI Sulsel, NTB, Kepri, Lampung, Papua, Papua Barat, Jateng, DKI Jakarta, Jatim, Pamekasan, Jawa Barat, Banten dan DIY selaku tuan rumah.   Nara sumber antara lain Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafie Rais dan pakar hukum tata negara Prof Dr Mahfud MD.    FGD dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Rony Primanto Hari.

Mahfud MD menyatakan eksistensi Komisi Informasi sangat penting dijaga dan dipertahankan, karena negara perlu memberikan jaminan hak akses informasi.  KI harus diperkuat.  Hanafie Rais sepakat.  Salah satunya dengan menyerukan pentingnya revisi UU KIP. 

‘’Revisi UU itu lebih penting ketimbang melakukan judicial review," kata Mahfud.

Revisi menurut Mahfud dapat langsung menohok ke pasal-pasal yang dianggap ‘’bermasalah’’, sedangkan judicial reviewjustru berpotensi melahirkan kekosongan hukum mengingat MK tidak berhak menambah kata/kalimat baru (pada pasal yang dianggap bermasalah).  

Ia menyarankan agar persoalan yang dianggap menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi segera diinventarisasi, kemudian diajukan ke DPR RI untuk dilakukan revisi.  Tentu saja, kata dia, harus diupayakan masuk ke prolegnas dulu. ‘’Silakan saja segera diajukan agar lembaga ini benar benar mandiridan kuat,’’tekan Mahfud.

Hanafie Rais merinci langkah-langkah menuju revisi, yakni menginventarisir masalah, melakukan komunikasi kepada pihak pemerintah yakni Kemenkominfo. ‘’Kalau kurang direspon, silakan (disampaikan) ke DPR,’’ kata putra politisi Partai Amanat Nasional Amien Rais itu.

Wakil Ketua KIP Jawa Barat MZAl Faqih menyebut pasal yang perlu direvisi antara lain kewenangan KI mengeksekusi putusan, sistem rekrutmen, pengalokasian anggaran, struktur dan tata kerja KIserta hubungan Komisi Informasi Pusat yang tidak hierarkis dengan Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota. (rsp)


Event

27 Jul
Narasumber PPID Kabupaten Bantul
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
26 Jul
Rapat Rapergub LI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Jul
Sosialisasi Basis di Desa Semanu
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa ...