Moedji: Tawaran Bagus, Kami Kaji Dulu

Audiensi KI DIY dengan Kabandiklat DIY

Ditulis oleh : Administrator | Rabu, 12 Oktober 2016

BERAGAM cara ditempuh komisioner KI DIY untuk mengakselerasi implementasi keterbukaan informasi publik di DIY.  Salah satunya, menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Badan Diklat DIY.  Konsep yang diusulkan adalah memasukkan materi keterbukaan informasi publik ke dalam kurikulum pengajaran di Badan Diklat.  Ide ini muncul karena KI DIY melihat Badan Diklat DIY sebagai tempat pelatihan birokrat sangat potensial untuk menumbuhkembangkan budaya keterbukaan.

‘’Kami melihat posisi Badan Diklat sangat strategis, karena ada banyak diklat di sini, dan itu potensial dijadikan sasaran sosialisasi UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,’’ ungkap Ketua KI DIY Hazwan Iskandar Jaya mengawali pembicaraan.

Ditemani Warsono (PSI), Suharnanik Listiana (ASE), Martan Kiswoto (Kelembagaan) dan Kepala Seksi Fasilitasi KIP Diskominfo Rakhmat Sutopo, rombongan KI DIY diterima Kepala Badan Diklat DIY Moedji Rahardjo di ruang kerjanya.  Moedji didampingi Sekretaris Alip Sudardja dan Kasubbag Umum Nirwana Budi Pratiwi.

Menurut Hazwan pihaknya tidak terlalu muluk-muluk, dalam arti tidak harus dimasukkan ke dalam kurikulum dengan jam pertemuan yang banyak.  Cukup diselipkan (di antara materi lain) pun jadi.  Namun, meski tidak muluk-muluk, kata Hazwan, target yang ingin dicapai tidak main-main, yakni berupaya mengubah mindset birokrat di DIY tentang keterbukaan informasi ke arah yang lebih baik.

Moedji menyambut baik.  Usulan yang dibawa KI DIY menurutnya bagus.  Pada prinsipnya, Badan Diklat terbuka untuk kerja sama.  ‘’Tawaran bagus, tapi kami harus kaji dulu.  Kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, misalnya terlebih dahulu digodok melalui FGD.  Mudah-mudahan bisa direalisasikan,’’ katanya.

Warsono menambahkan dalam kaitan implementasi UU No. 14/2008 KIP Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk membangun budaya keterbukaan.  Jika kerja sama dapat direalisasikan Warsono berharap ada materi tentang ke-PPID-an pada beberapa jenis diklat yang dilaksanakan Badan Diklat.

Menurut Martan Kiswoto, dorongan kepada Badan Publik (SKPD) agar mengimplementasikan keterbukaan informasi dilakukan KI DIY dengan beragam cara. Salah satunya melalui Monev/Pemeringkatan.  Namun cara lain juga terus dicoba, salah satunya dengan menjajaki kerja sama dengan Badan Diklat.

‘’Kalau diibaratkan (tawaran kerja sama) ini hanya salah satu pintu, pintu-pintu lain juga kami coba,’’ kata mantan Kabid PMI Dishubkominfo itu.

Martan juga mengungkap fakta bahwa peringkat DIY di level nasional belum terlalu bagus. Meski pada tahun 2015 menduduki peringkat 10, namun di peringkat 10 tersebut sebenarnya ada 3 daerah dengan nilai yang sama, sehingga bisa dikatakan peringkat DIY ada di posisi ke-12.  Padahal tahun sebelumnya pernah di peringkat 4.

“Ini yang perlu kita dorong.  Salah satunya melalui Monev/Pemeringkatan di level DIY. Namun animonya belum terlalu bagus. Tahun ini dari 34 SKPD Pemda DIY yang kita berikan kuesioner ternyata yang mengembalikan hanya 12, termasuk Badan Diklat,’’ ungkapnya.

Di ujung pertemuan, Hazwan menyerahkan buku-buku, leaflet dan buletin terbitan KI DIY.  Moedji menyambut baik, dan bahkan menawarkan agar KI DIY mengirimkan naskah yang akan dimuat di majalah terbitan Badan Diklat.  (des)

 


Event

27 Jul
Narasumber PPID Kabupaten Bantul
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
26 Jul
Rapat Rapergub LI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Jul
Sosialisasi Basis di Desa Semanu
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa ...