Permohonan Sri Suwatmi Ditolak

Kakanwil BPN DIY hadiri sidang ajudikasi

Ditulis oleh : Administrator | Kamis, 2 Februari 2017

SRI Suwatmi menjadi pemohon penyelesaian sengketa informasi perdana tahun 2017 di Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Selasa (17 dan 24 Januari) ia menghadiri sidang ajudikasi didampingi Siti Aisyah, berhadapan dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY selaku Termohon yang langsung dihadiri oleh kepalanya, Perdananto Ariwibowo.  Melalui dua kali sidang itu, Majelis Komisioner (MK) yang dipimpin Warsono didampingi Suharnanik Listiana dan Martan Kiswoto memutuskan menolak permohonan Suwatmi.

Siti Aisyah bukan sosok asing di KID DIY.  Berulangkali ia berperkara, baik sebagai pemohon maupun kuasa pemohon.  Begitupun Sri Suwatmi. Wanita ini sebelumnya pernah muncul dan mengikuti sidang ajudikasi sebagai saksi pada sengketa informasi Harju Suprihatin.

Kronologi sengketa berawal pada 27 Oktober 2016 ketika Suwatmi mengajukan permohonan informasi kepada Kakanwil BPN DIY tentang Letter E atas nama Somodikromo yang dicoret menjadi Somodimedjo dengan nomor Letter C 172.  Permohonan diterima pada hari yang sama namun sampai batas 10 hari kerja tidak ada jawaban sehingga pada 13 November 2016 Suwatmi mengajukan surat keberatan dan diterima pada 14 November 2016.

Permohonan informasi pada 27 Oktober ternyata sudah dijawab BPN dan jawabannya dikirim via pos pada 4 November 2016, namun baru diterima Pemohon pada 14 November 2016. Pada 18 November 2016 BPN menjawab kembali surat keberatan Pemohon via pos dan baru diterima Pemohon pada 25 November 2016.  Pada 1 Desember 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan kembali dan diterima pada hari yang sama, namun karena tidak ada jawaban akhirnya Pemohon mengajukan sengketa informasi ke KID DIY pada 29 Desember 2016 dan diregister pada 3 Januari 2017 dengan nomor 001/I/KIDDIY-PS/2017.

KADALUWARSA

Sidang pemeriksaan awal digelar di Aula Diskominfo.  Kedua belah pihak hadir. Sidang dipimpin Warsono didampingi Martan Kiswoto dan Suharnanik Listiana. Perdananto Ariwibowo hadir sendiri didampingi kuasanya, Suardi dan Agustinus Weltimus.

“Kami mau menambahkan informasi bahwa pada 9 Desember 2016 kami menjawab surat keberatan Pemohon tanggal 1 Desember 2016 namun dikembalikan oleh TIKI karena alamat tidak ditemukan,” ungkap Agustinus Weltimus.

Dalam keterangan tambahan lain Perdananto mengungkap bahwa sengketa informasi tersebut sudah pernah diputus oleh KID DIY pada tahun 2013 lalu dengan nomor register 007/XI/KIPDIY-PS/2013.

Sidang dilanjutkan pada Selasa (24/1) pukul 10.00 WIB di tempat yang sama.  Pemohon hadir sendiri bersama Siti Aisyah, sedangkan Termohon diwakili Agustinus Weltimus, Supriyanto dan Tri Harnanto.

“Pemohon mengajukan sengketa informasi dan diterima pada tanggal 29 Desember 2016 atau 23 hari kerja sejak diterima jawaban atas keberatan, yang seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 16 desember 2016 atau 14 hari kerja sejak diterima jawaban atas keberatan,” kata Suharnanik membacakan putusan.

Dari pertimbangan waktu registrasi sengketa tersebut Majelis Komisioner menyimpulkan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan Pemohon telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga Majelis Komisioner tidak menerima permohonan dimaksud.  (des)

 

 


Event

28 Sept
Peringatan HHUT Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
28 Sept
Rapat Kerja Teknis Ke-7 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Sept
Rapat Monev dengan BP2KI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...