SKPD Harus Setengah Diancam

Audiensi dengan Pj Sekda DIY

Ditulis oleh : Administrator | Kamis, 9 Februari 2017

SELURUH komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) DIY dipimpin ketuanya, Hazwan Iskandar Jaya, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Rony Primanto Hari dan Kepala Bidang Fasilitasi Informasi sekaligus Panitera/Sekretaris KID DIY I Made Arjana Gumbara melakukan audiensi dengan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Rabu (1/2).  Ini merupakan audiensi pertama di tahun 2017 yang kemudian akan dirangkai dengan audiensi serupa ke Bupati Sleman, Bantul dan Gunungkidul.

Awalnya Pj Sekda Rani Sjamsinarsi sendiri yang akan menerima, namun mendadak ada berita lelayu sehingga didelegasikan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Gatot Saptadi.

Pertemuan dengan Gatot menjadi ulangan, karena tahun yang lalu rombongan KID DIY juga bertemu dalam kapasitas Gatot sebagai Pj Bupati Sleman.

Hazwan membuka audiensi dengan memperkenalkan komisioner periode 2015-2019 dan menyampaikan laporan berbagai agenda kegiatan KID DIY selama tahun 2016.  Dilaporkan juga ketika KID DIY melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2016 hanya sedikit SKPD Pemda DIY yang mengembalikan kuesioner.  “Saya harap Bapak bisa mendorong agar ke depan SKPD bisa mengimplementasikan keterbukaan informasi, termasuk berpartisipasi pada kegiatan Monev kami,’’ katanya.

Dewi Amanatun Suryani (Wakil Ketua) menyampaikan tantangan mewujudkan keterbukaan informasi di SKPD memang cukup berat walaupun selama ini Pemda DIY telah sangat mendukung keberadaan dan kewenangan KID DIY. “Kita telah bertemu dengan Kepala Bappeda DIY dan beliau berupaya sekali mendorong keterbukaan informasi bisa dijalankan di SKPD.  Kita mengharap ada surat edaran dari Sekda untuk semua SKPD agar mematuhi dan mengimplementasikan keterbukaan informasi,” ungkap Dewi.

Dewi juga menjelaskan tentang tugas panitera di KID DIY yang memiliki beban kerja cukup berat sehingga pemberian tunjangan khusus sebaiknya dipertimbangkan.

Martan Kiswoto (Bidang Kelembagaan) melaporkan bahwa KID DIY akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada 21 Februari 2017.  Salah satu tujuan Rakerda adalah memperkuat posisi KID DIY dan menggali masukan terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra).  

Terkait pendidikan bagi mediator, Martan menyampaikan pada tahun 2016 sudah 2 orang komisioner mengikuti pelatihan di Pusat Mediasi Indonesia (PMI) UGM.  Tahun 2017 akan dikirim 2 orang komisioner untuk pelatihan yang sama.  Satu orang lagi, yakni Dewi Amanatun Suryani yang merupakan incumbent periode 2011-2015 sudah pernah dilatih di tempat yang sama.  ‘’Jadi insya Allah tahun ini seluruh komisioner KID DIY sudah bersertifikat mediator,’’ katanya.

Setengah Diancam

Di Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE), Suharnanik Listiana melaporkan beberapa sosialisasi yang telah dilakukan, dengan ataupun tanpa anggaran.  Tidak hanya melalui pertemuan langsung, tetapi juga memanfaatkan media massa dan media sosial, termasuk mengikuti pameran-pameran.

Sedangkan Warsono yang membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) menyampaikan KID DIY lebih mengedepankan penyelesaian melalui mediasi.  “Prinsipnya sengketa informasi kalau bisa tidak ada, tetapi kami siap melayani jika masyarakat melakukan pengaduan,” ungkap Warsono.

Terkait persidangan, menurut Warsono, yang saat ini sangat diperlukan adalah ruang sidang dan mediasi sendiri karena menyangkut marwah kelembagaan. Selama ini KID DIY masih meminjam Aula Diskominfo dan ruang rapat yang jadwalnya tak jarang bersamaan dengan agenda Diskominfo.

Menanggapi semua hal yang disampaikan, terutama terkait partisipasi SKPD pada kegiatan Monev Keterbukaan, Gatot menyatakan, ‘’SKPD memang harus setengah diancam agar keterbukaan informasi dapat segera diimplementasikan. Bisa dengan surat edaran Sekda atau bahkan surat edaran Gubernur.”

Ia menyampaikan SKPD perlu diberikan reward and punishment serta diumumkan mana SKPD yang baik dan mana yang buruk agar mereka punya rasa malu.

Terkait beban kerja panitera, pendidikan mediator, sosialisasi dan hal-hal lain yang mendesak, Gatot mempersilakan KID DIY berkoordinasi dengan instansi terkait. Intinya, kata dia, Sekda sangat mendukung.

“Untuk ruang sidang saya rasa Pak Rony sendiri juga bingung (karena keterbatasan ruangan yang ada), namun aspirasi tersebut sudah sampai kepada Bu Pj Sekda,” ungkap Gatot.

Rony menanggapi bahwa memang ruangan sedang ditata dan UPTD Plaza Informasi sudah tidak ada, jadi kemungkinan bisa digunakan. Namun mengingat banyak yang membutuhkan ruangan, Rony mengharap agar Gerai Perizinan bisa segera pindah sehingga Diskominfo lebih leluasa mengatur ruangan.

Di akhir audiensi Hazwan mengharapkan dan merencanakan audiensi bisa dilakukan setiap triwulan.  Gatot langsung mengiyakan.  “Silakan, monggo saja,” katanya.  (des)

 


Event

28 Sept
Peringatan HHUT Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
28 Sept
Rapat Kerja Teknis Ke-7 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Sept
Rapat Monev dengan BP2KI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...