Sleman Janji Revisi Regulasi

Ditulis oleh : Administrator | Senin, 13 Februari 2017

RANGKAIAN audiensi Komisi Informasi Daerah (KID) DIY yang bertujuan mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di kabupaten/kota berlanjut ke Pemkab Sleman, Rabu (8/2).  Rombongan yang terdiri dari Hazwan Iskandar Jaya (ketua), Warsono (PSI), Suharnanik Listiana (ASE) dan Martan Kiswoto (kelembagaan) datang didampingi Kepala Bidang Fasilitasi dan Informasi Diskominfo DIY I Made Arjana Gumbara.

Hazwan dkk diterima langsung oleh Bupati Sleman Sri Purnomo ditemani Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Supardi beserta Kepala Dinas Kominfo Intri Yudaningsih dan Kepala Bagian Humas Sri Winarti.  Salah satu yang terungkap dari audiensi itu adalah rencana revisi regulasi terkait pengelolaan informasi publik.

Hazwan membuka pertemuan dengan menyampaikan SKPD Sleman cukup mendominasi Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan KID DIY tahun 2016.  “Ada 5 SKPD yang memperoleh peringkat, namun nilainya masih di bawah 60,” ungkap Hazwan.  Ditambahkan, sengketa informasi yang masuk di KID DIY pada tahun 2016 terbanyak dari wilayah Sleman.

“Untuk tahun ini ada beberapa pemohon informasi dari wilayah Sleman yang sudah menyampaikan surat tembusan ke kami,” kata Warsono.

Pada awal 2017 sudah ada 2 sengketa informasi yang masuk ke KID DIY.  Sejauh ini sengketa informasi yang paling banyak dilaporkan adalah dari desa menyangkut pertanahan. Warsono menjelaskan bahwa putusan yang dihasilkan KID DIY setara dengan pengadilan tingkat pertama dan dapat diuji di PTUN ataupun MA.  

Setelah memperkenalkan diri Martan kemudian menyampaikan kepada Sri Purnomo bahwa beberapa waktu lalu dirinyalah yang memberanikan diri berinisiatif berkirim surat kepada Bupati Sleman untuk mendapat keterangan dan hadir dalam sidang sengketa informasi di KID DIY (sidang Agus Artadi dengan BPMPPT Sleman).  

Martan mengungkap regulasi terkait pengelolaan informasi publik di wilayah Sleman agak ruwet karena adanya Keputusan Bupati No. 53 Tahun 2016 yang bertabrakan dengan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2013 dan PP No. 61 Tahun 2010. 

“Mohon ditata ulang karena kebanyakan pemerintah daerah lebih berpegang kepada Permendagri No. 35 Tahun 2010. Apabila ada peraturan yang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi seharusnya bisa batal demi hukum walaupun Permendagri tersebut terbit lebih awal,” ungkap Martan.

Akan Direvisi

Suharnanik menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sleman karena beberapa kali telah dilibatkan dalam sosialisasi yang dilakukan Kelompok Infomasi Masyarakat (KIM) Kecamatan Sleman di Lapangan Denggung.  Nanik menjelaskan akan dilakukan sosialisasi basis tahun 2017 sebagai tindak lanjut tahun 2016.  Sosialisasi basis akan melibatkan 12 desa di mana Sleman akan diwakili oleh 3 desa.

Sri Purnomo menyambut baik kunjungan KID DIY.  Ia menyebut ada kesamaan pandang antara KID DIY dengan Pemkab Sleman terkait pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik.  ‘’Mau tidak mau keterbukaan (informasi) harus dilaksanakan. Kami berkomitmen mendukung implementasinya,’’ tekannya.   Sayang, karena ada tugas lain yang tak kalah penting Sri Purnomo beranjak meninggalkan tempat dan mewakilkan kepada Supardi.

Supardi berterima kasih karena 5 SKPD Pemkab Sleman memperoleh peringkat.  “KID DIY ini bagus karena ternyata putusannya setara dengan pengadilan tingkat pertama,’’ kata Supardi.

Intri Yudaningsih menambahkan bahwa ketidakpatuhan terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ternyata ada sanksi kurungannya.  ‘’Terkait regulasi, saya bisa tambahkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 saat ini sedang dipelajari dan digarap oleh Humas.  Karena yang mengetahui PPID sebelumnya adalah Humas. Arahnya akan direvisi,’’ katanya.

Intri juga meminta bimbingan kepada KID DIY agar Pemkab Sleman tidak salah langkah dalam membuat peraturan. Di lain pihak, pihaknya berencana memberikan buku saku tentang ke-PPID-an kepada PPID Pembantu sehingga diharapkan lebih mudah menjalankan ketugasannya. (des)

 


Event

27 Jul
Narasumber PPID Kabupaten Bantul
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
26 Jul
Rapat Rapergub LI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Jul
Sosialisasi Basis di Desa Semanu
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa ...