Permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan ke KI DIY, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tata Cara Mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke KI DIY

 

  1. Mengajukan formulir atau surat permohonan yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Identitas Pemohon:
  1. Nama pribadi dan/atau nama institusi
  2. Alamat lengkap
  3. Nomor lengkap yang bisa dihubungi dan nomor faksimili/alamat email, jika ada
  1. Uraian mengenai alasan pengajuan permohonan
  2. Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu
  1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga  wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon
  2. Menyatakan bahwa termohon telah bersalah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
  3. Menyatakan bahwa termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh pemohon.
  4. Menyatakan bahwa termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
  5. Menyatakan bahwa termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh temohon sebagaiman yang dimohonkan; dan/atau
  6. Menyatakan bahwa termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;

 

  1. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:
  1. Identitas pemohon yang sah, yaitu:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
  2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di berita negara republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa  dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
  1. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau

2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;\

            c.   Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

                  1.   Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

                  2.  Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda    pengiriman atau tanda terima;

                  3.  Dokumen lain yang dianggap perlu.

 

INGAT!

  1. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 ( empat belas) hari kerja sejak:
  1. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
  2. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

 

  1. Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.
  2. Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan keberatan karena tidak disediakannya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, tidak perlu menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

 

Dalam proses penyelesaian sengketa informasi, KI DIY tidak memungut biaya!! ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Formulir Permohonan Informasi

Event

28 Sept
Peringatan HHUT Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
28 Sept
Rapat Kerja Teknis Ke-7 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2017
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...
20 Sept
Rapat Monev dengan BP2KI
Agenda/Event Komisi Informasi Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta   Hari / ...