BEDA PERSEPSI BERUJUNG PUTUSAN SELA

Ditulis oleh : Administrator | Rabu, 2 Mei 2018


REGULASI terkait pcnyelesaian sengketa informasi di lingkungan Komisi Informasi sesungguhnya sudah sangat jelas, yakni Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pasal 13 huruf (b) tegas menyatakan “permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon, atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis"

Namun pemahaman para pihak bisa saja berbeda. Ini terjadi dengan kuasa Pemohon bernama Firdaus yang sebenarnya cukup berpengalaman bersentuhan dengan penanganan sengketa informasi di KID DIY.

Dari data yang masuk pada saat Firdaus mendaftarkan sengketa ada 2 surat yang dikirim Pemohon paska mendapatkan jawaban dari Termohon. Firdaus berprinsip surat keberatannya adalah yang tertanggal 12 Desember 2017 (sehingga ia yakin tidak terlambat mendaftarkan sengketa ke KID DIY). Sedangkan MK menganggap surat tertanggal 6 November 2017-lah yang lebih tepat diartikan sebagai keberatan. MK pun memutuskan untuk mengeluarkan putusan sela.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi dan diterima kepaniteraan KID DIY tanggal 24 Januari 2018 atau hari ke-16, maka Majelis Komisioner menyatakan memutuskan menghentikan sengketa informasi a quo. Pendaftaran seharusnya diterima paling lambat 21 Januari 2018 atau 14 hari kerya sejak berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi Atasan PPID untuk memberikan tanggapan tertulis" kata Ketua MK Suharnanik Listiana ketika membacakan putusan didampingi Martan Kiswoto dan Hazwan Iskandar Jaya selaku anggota MK pada sidang di Aula Diskominfo DIY, Senin (5/2).

Informasi Letter C

Kronologi sengketa berawal ketika pada 25 Juli 2017 Pemohon bernama Ahmad Yahya Asijanto mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, mengenai Letter C Nomor 933 atas nama Asijanto berupa petikan Letter C No 933/ Kledokan dan riwayat peralihan/mutasi tanah Letter C No 933/Kledokan sebelum dan sesudah berlakunya UU NO 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang diberlakukan di DIY Tahun 1984. Surat diterima oleh Andi Suwarno pada 23 Agustus 2017.

Termohon menjawab dan memberikan informasi melalui Surat 590/324 tanggal 30 Agustus 2017 yang intinya menyebut rincian persil Letter C No 993 tersebut. Sebagian persil telah dimohonkan sertifikat No 03 Tahun 2009, sebaglan lagi telah dijual ke kelurahan dengan nomor Papriksan 26/76 dan sebagian lain dijual kepada Sudiati Letter C No 138/ Kledokan dan dijual lagi oleh Sudiati ke keluarga dengan nomor Papriksan 02/87.

Berdasarkan surat jawaban tersebut, Pemohon kembali mengajukan permohonan informasi pada 25 September 2017 terkait salinan peralihan hak atas tanah yaitu berupa buku Papriksan dari masing-masing persil dan daftar inventaris tanah kas desa yang terletak di Kledokan. Merespon permohonan ini, Termohon memberikan jawaban surat tertanggal 11 Oktober 2017 yang pada intinya menyatakan telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 30 Agustus 2017. Dalam surat itu juga disebut bahwa berdasarkan Surat Bupati No 593/02591/Pem/1993 tanggal 14 Juli 1994 data pertanahan merupakan rahasia negara.

Surat dari Termohon tersebut kemudian ditanggapi Pemohon dengan mengirim surat tertanggal 6 November 2017 melalui PT Pos Indonesia pada 10 November 2017. Isinya, Pemohon mengaJukan permohonan klarifikasi dan menyatakan Surat Bupati Sleman No 593/02591/Pem/1993 tanggal 14 Juli 1994 bukanlah sumber hukum posttif yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam masyarakat.

Sampai batas waktu 30 hari kerja tidak ada jawaban lagi dari pihak Pemdes Caturtunggal sehingga pada 24 Januan 2017 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KID DIY dan diregister dengan nomor 001/1/KIDDIY-PS/2018.

Saat memeriksa legal standing Majelis mendapati perbedaan narna pada KTP Pemohon atas nama Ahmad Yahya Asianto sedangkan pada pemilik Letter C 933 atas nama Asijanto. Sementara pada permohonan informasi hingga mendaftarkan sengketa di KID DIY menyebut dengan nama Asijanto ataupun Ahmad Yahya Asijanto.

"Bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa Asijanto pemilik Letter C itu sama dengan Ahmad Yahya Asianto yaitu Anda sendiri?" tanya Martan.

Saat diklarifikasi Pemohon mengatakan bahwa nama Asijanto merupakan nama kecilnya dan pada waktu itu di kelurahan juga ditulis seperti itu saja. Sementara pada penulisan permohonan informasi hingga mendaftar sengketa, Firdaus mengaku dirinyalah yang menuliskan, bukan Pemohon. (des)


Event

14 Agt
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada: HANYA UNTUK PESERTA ...
14 Agt
Talkshow TV : Hari Hak Untuk Tahu (HHUT) 2018
Talkshow TV Menyambut Hari Hak Untuk Tahu (HHUT) 2018 pada: Hari/Tanggal Selasa, ...
13 Agt
Sosialisai Basis (Keterbukaan Informasi Publik di Desa)
KID DIY menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di basis desa (Sosialisasi ...