Bangsal Kepatihan menjadi Tempat Penganugerahan Keterbukaan Informasi Tahun 2018

Ditulis oleh : Administrator | Senin, 1 Oktober 2018

Sambutan Gubernur DIY di wakili Bapak Gatot Saptadi Sekda DIY

Tahun 2018 merupakan tahun keempat Komisi Informasi Daerah DIY (KID DIY) secara rutin menyelenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik di wilayah DIY. Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi (PERKI) pasal 37, KID DIY memang memiliki kewenangan untuk memonitoring dan mengevaluasi (Monev) badan publik guna mengetahui sejauh mana Undang-Undang no 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diimplementasikan. Hasil Monev itulah kemudian diwujudkan dalam bentuk penganugerahan kepada badan publik terbaik pada masing-masing kategori.

Bangsal Kepatihan menjadi tempat diselenggarakan Penganugerahan yang diselenggarakan pada Kamis Malam (27/9) pukul 19:30 WIB. Namun Wakil Bupati DIY yang sebelumnya berencana akan menyerahkan penghargaan secara langsung, bersama dengan Bupati DIY harus mendampingi Presiden RI yang sedang melaksanakan kunjungan di Yogyakarta. Sehingga Sekda DIY Gatot Saptadi ditunjuk untuk menyerahkan penghargaan tersebut kepada badan publik pemenang. Acara berjalan lancar dan dimeriahkan oleh penampilan Group Seni “Koperasi Seni dan Budayawan Yogayakarta” yang mengusung tema Kebhinnekaan Negara Indonesia.

Ketua KID DIY, Hazwan Iskandar Jaya dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara bersama menggandeng Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Yogyakarta (BPSDMP Kominfo Yogyakarta) serta Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) dalam merumuskan instrumen sehingga metodologinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

“Kami berharap penganugerahan ini dapat membawa manfaat untuk mewujudkan masyarakat yang transparan, akuntabel, partisipatif guna mencapai kesejahteraan bersama” kata Hazwan

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Monev kali ini menurutnya ada penambahan dua metode krusial yaitu Uji Akses dan Presentasi Badan Publik dihadapan Tim Penilai. Kemudian seluruh tahapan penilaian mulai dari Kuesioner yang berbobot 15%, Website 40%, Uji Akses 15%, Visitasi 20% dan Presentasi 10% ditotal sehingga mendapat nilai keseluruhan. Hazwan menjelaskan besarnya bobot website didasari dari proses pengunggahan informasi ke website yang harus melalui mekanisme secara bertahap disamping itu website merupakan media yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia sehingga prinsip untuk memperoleh informasi secara mudah, murah dan cepat dapat dipenuhi melalui website.

Dari 385 Badan Publik yang diberikan Kuesioner baik dikirim hardcopy maupun mengunduh softcopy, sebanyak 217 Badan Publik atau 56% yang mengisi dan mengembalikan kepada Tim Monev 2018. Hanya badan publik yang mengembalikan yang dapat mengikuti penilaian berikutnya dan adanya ketentuan suatu kategori badan publik memperoleh penghargaan dengan jumlah minimal pengembalikan kuesioner dari publik pada suatu kategori. Sebagai contoh pada kategori Lembaga Legislatif, hanya DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Bantul saja yang berpartisipasi aktif dalam Monev 2018 sehingga kedua lembaga itu hanya diberikan apresiasi, bukan penghargaan. Apresiasi lain juga diberikan kepada Kepolisian Daerah DIY karena secara konsisten selalu menyampaikan laporan akses informasi publiknya kepada KID DIY.

“Suatu hal menggembirakan dan tantangan bagi kami bersama seluruh perwakilan lembaga publik yang mendapat penghargaan ini. Ini merupakan bentuk sandera agar kami bisa menjadi pemicu bagi rekan-rekan kami selaku penyelenggaran lembaga publik agar lebih bisa bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat” testimoni Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta Tri Hastono yang mewakili PPID Utama Kota Yogyakarta.

“Selamat kepada perwakilan Badan Publik yang mendapatkan anugerah keterbukaan informasi, tetap semangat dan tetap teguh dalam menjalankan keterbukaan informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta dapat mendorong pihak lain untuk dapat mengikutinya” ucap Gatot saat mengawali pembacaan sambutan dari Gubernur DIY.

Gatot mengatakan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi saat ini telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jaminan atas hak informasi itu telah ditetapkan dalam konstitusi yang tercantum pada Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain itu pelaksanaan UU KIP itu juga telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010.

“Dengan diberlakukannya UU tersebut negara memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Dan dengan demikan pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan infrastruktur yang meliputi Penunjukkan PPID, menyiapkan SDM yang mengelola, sampai dengan menyediakan infrastruktur yang menunjang kebutuhan tersebut.” kata Gatot.

Monev yang dilakukan KID DIY ini kata Gatot dapat mengetahui implementasi Keterbukaan Informasi pada badan publik dan sudah sepantasnya hasil Monev menjadi rekomendasi penting bagi badan publik untuk terus berkomitmen dan berupaya memenuhi Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu UU KIP juga dapat mendorong terwujudnya kehidupan bernegara yang demokratis dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik yang akan berujung terciptanya kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Dengan demikinan semakin terbuka penyelenggara negara untuk bisa diawasi publik, penyelengaraan negara tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun demikian Gatot mengingatkan kepada masyarakat untuk memahami bahwa keterbukaan informasi bukan berarti terbuka sebebasnya tetapi dalam arti terbuka dengan koridor penghormatan atas Hak Asasi dan menjamin rahasia negara.

Dalam sambutan yang dibacakan Gatot, Gubernur DIY sangat mengapresiasi diselenggarakannya penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 saat ini. Hal itu penting karena dapat mengkaji perkembangan kualitas tata kelola informasi publik di lingkungan Daerah Istimewa Yogya serta tranparansi yang dimiliki oleh badan publik. Dengan transparansi ini artinya badan publik siap bertanggung jawab atas apa yang diinformasikan kepada publik, siap dikoreksi dan siap memperbaiki diri. Sekaligus mampu memanfaatkan PPID sebagai ujung tombak pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masing-masing lembaga.

Daftar Penerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Event

21 Nov
Sosialisasi Basis Desa Kecamatan Sedayu Bantul
AGENDA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ...
15 Nov
Sosialisasi Basis Desa Kecamatan Bambanglipuro Bantul
AGENDA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ...
13 Nov
Sosialisasi Basis Desa Kecamatan Kretek Bantul
AGENDA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ...