Lihat Semua

‘’Jangan-jangan Bukan Dia Penanggungjawabnya...’’

Ditulis oleh : Administrator | Selasa, 10 Oktober 2017


BANYAK hal menarik dari sidang ajudikasi penyelesaian sengketa informasi antara Ikwanuddin Siregar/Baumi Syaibatul Hamdi dengan pengelola Wisma/Asrama Bukit Barisan di Yogyakarta Budi Setiawan Lubis, Kamis (5/10).  Salah satunya keraguan dari pihak Pemohon (Ikhwan dan Baumi) terkait status Budi.

“Saya harap Termohon segera menunjukkan SK-nya Yang Mulia, karena jangan-jangan dia bukan yang bertanggung jawab (sebagai pengelola wisma/asrama), tetapi orang lain,kata Baumi.

Sidang digelar di Aula Diskominfo DIY dipimpin Warsono sebagai Ketua Majelis Komisioner didampingi Martan Kiswoto dan Suharnanik Listiana.  Kedua pihak hadir dan sidang dimulai pukul 09.00 WIB.  Ini merupakan sidang kedua setelah sidang pertama pada 27 September 2017 Termohon tidak hadir tanpa keterangan.

“Saya hanya sebagai pengurus dan merupakan staf dari Biro Umum Setdaprov Sumut. Pimpinan saya secara berjenjang adalah Kasubbag, Kabag dan Kepala Biro Umum,’’ jawab Budi saat ditanya Majelis Komisioner.  Budi mengaku ditempatkan di Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut.

Ihkwanuddin dan Baumi adalah mahasiswa dari Sumut yang kuliah di Yogya.  Awalnya mereka ingin tinggal di Wisma/Asrama Bukit Barisan tetapi tidak diizinkan lantaran sudah penuhIkhwan dan Baumi kemudian mengajukan permohonan informasi mengenai data penghuni tahun 2017 dan rincian anggaran tahun 2015 dan 2016.   Permohonan diterima pada hari yang sama oleh Vika selaku receptionis asrama/wisma.

Pada 8 September 2017 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon  karena permohonan tidak ditanggapi dan diterima pada hari yang sama oleh Harus Saputra selaku Sekjen IKPM.  Pada 9 September 2017 Termohon memberikan informasi data penghuni tahun 2017, tetapi informasi tentang rincian anggaran tahunan tidak diberikan.

Karena tidak puas dengan tanggapan itu, pada 11 September 2017 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KID DIY dan diregister dengan Nomor 006/IX/KIDDIY-PS/2017.

Bukti Tertulis

Pada sidang kemarin, Martan menanyakan ada-tidaknya atasan Budi di Asrama.  Budi menjelaskan hanya dirinya yang mengurus asrama dan tidak ada atasan (di Asrama). ‘’Kami membutuhkan surat tugas penunjukan dan bukti tertulis bahwa kewenangan pengelolaan anggaran ada di Biro Umum,” pinta Martan.

Menurut Martan, jika yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran adalah Biro Umum (dan Asrama hanya selaku operator), maka KID DIY tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini.

“Apakah Asrama ada struktur organisasinya?” kejar Nanik.  Budi menjawab di Asrama tidak ada PNS lain kecuali dirinya.  Tidak ada struktur organisasi.  Karyawan lain statusnya outsourcing.   Budi mengaku hanya bertugas menyapu, bersih-bersih dan sebatas menjaga Asrama dan menerima kunjungan pejabat Sumut ke Asrama yang telah berdiri sejak tahun 1978 itu. Oleh karena itu, kata Budi, data dan informasi yang dikuasai hanya berupa data penghuni saja.

Jika ada pemeliharaan, Budi menyebut Biro Umum langsung mengirim tukang ke Asrama. Laporan kepada atasannya hanya sebatas laporan kinerja.  Perubahan data penghuni akan dilaporkan ketika ada penghuni baru.

“Apakah mahasiswa yang tinggal dimintai biaya?” tanya Nanik.

Iya, untuk mahasiswa S1 sebesar 1 juta rupiah per tahun, S2 dan S3 1,5 juta per tahun,” jawab Budi.

Budi mengaku biaya dari mahasiswa itu diterimanya sendiri dan kemudian dilaporkan secara rutin dan ditransfer ke rekening bendahara penerima di Biro Umum.  Untuk membayar biaya rutin seperti listrik, Budi mengaku langsung ditransfer ke rekening pribadinya.  Budi memastikan tidak menerima dana atau sumbangan dari pihak lain.

“Kami beri waktu seminggu untuk memenuhi bukti-bukti, yakni bukti tertulis mengenai kewenangan anggaran dan strutur organisasi di Biro Umum,kata Warsono.  Kedua pihak tidak berkeberatan, Majelis Komisioner akan menggelar sidang kembali pada Kamis 12 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di tempat yang sama. (des)


Event