Sowan Kulon Progo

Ditulis oleh : Administrator | Senin, 13 Januari 2020

"Sowan Kulon Progo"


Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY Periode 2019-2023 melanjutkan kunjungan kerjanya dalam rangkaian audiensi yang sudah dimulai bulan desember tahun 2019 lalu. Senin (13/01) Komisioner KID DIY Sowan ke Kabupaten Kulon Progo, Kunjungan diterima langsung oleh H. Sutedjo Bupati Kulon Progo beserta Kepala Dinas Kominfo Drs.Rudiyanto,MM. dan jajarannya. Audiensi dimaksudkan untuk perkenalan Komisioner KID DIY periode 2019 - 2023 dan mengkoordinasikan program kerja empat tahun kedepan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan Bupati tentang komitmen yg besar terkait dengan keterbukaan informasi di Kulon Progo. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya terkait dengan sudah adanya Peraturan Bupati dan terbentuknya PPID di semua desa.

Dalam pertemuan tersebut KID DIY yang di wakili oleh Moh. Hasyim selaku Ketua KID DIY menyampaikan Permintaan bantuan kepada Pemda Kabupaten Kulom progo atas akses informasi masyarakat di level PPID Desa. Gayung bersambut, Rudiyanto Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo siap membantu KID DIY terkait akses Informasi masyarakat di Level PPID Desa. Rudy Nurhandoko Komisioner Bidang Kelembagaan menyampaikan “walaupun dalam monev 2019 Kab. Kulon Progo memiliki nilai yang baik, namun di dalam konteks aplikasi digital Kabupaten Kulon Progo masih kalah dengan Sleman dan Kota Yogyakarta”.

Tak hanya Kritik Rudy juga memuji walaupun begitu Pemda Kulon Progo selangkah lebih maju dibanding pemkab lain dalam bidang keterbukaan informasi. KID DIY juga menyampaikan kesimpulan dalam acara sarasehan yang  kemarin diadakan KID DIY dengan LSM di DIY, disebutkan bahwa Implementasi keterbukaan informasi Badan publik hanya sebatas dalam pembentukan PPID bukan pada kualitas PPID.

Di akhir pertemuan Sutedjo menyampaikan saran kepada KID DIY, perlu dibuat sebuah lomba selain evaluasi dalam rangka peningkatan Informasi Publik. Kebutuhan informasi perlu dijadikan kebutuhan primer, namun harus diingat mana yang perlu dibuka mana yang perlu ditutup sesuai peraturan perundang undangan. Dan di dalam pembentukan sebuah lembaga, harus diawali dengan inventaris masalah, di dalam Peraturan Gubernur sudah menyebutkan ketugasan PPID. (bdt)


Event

21 Nov
Sosialisasi Basis Desa Kecamatan Sedayu Bantul
AGENDA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ...
15 Nov
Sosialisasi Basis Desa Kecamatan Bambanglipuro Bantul
AGENDA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ...
13 Nov
Sosialisasi Basis Desa Kecamatan Kretek Bantul
AGENDA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ...