Komisi Informasi Daerah (KID) DIY berkomitmen melakukan monitoring dan evaluasi kepada badan publik agar lebih terbuka dengan informasi. KID DIY periode 2023-2027 akan meningkatkan jumlah sasaran monitoring dan evaluasi dari sebelumnya hanya 300 badan publik kini menjadi lebih dari seribu badan publik di seluruh DIY.

Peningkatan tanggungjawab itu sejalan dengan telah diberlakukannya Perda DIY No.4/2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Untuk mendukung rencana tersebut, KID DIY menjalin kerjasama dengan pihak media. Untuk itu KID DIY mengunjungi Kantor Harian Jogja, Senin, 15 Januari 2024. Kunjungan komisioner KID DIY ini diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi Harian Jogja Nugroho Nurcahyo dan GM Pemasaran Sri Pujiningsih.

Ketua KID DIY Erniati mengatakan selama ini baru sepertiga dari total badan publik telah didampingi KID DIY. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, KID DIY berusaha menjangkau semua badan publik tak terkecuali di wilayah kalurahan memberikan informasi kepada masyarakat secara maksimal.

"Agar semua bisa terjangkau, kami mencoba menyusun kinerja yang lebih efektif. Kami tidak bisa bekerja sendiri tetapi juga butuh kerja sama dengan banyak pihak termasuk media massa," katanya.

Selain itu, KID DIY juga berkomitmen untuk ikut berperan dalam menyukseskan Pemilu 2024 melalui keterbukaan informasi. Komisioner KID DIY, Wawan Budiyanto menambahkan KID DIY mendorong penyelenggara Pemilu agar masyarakat bisa mendapatkan akses informasi sehingga punya bekal cukup ketika akan memberikan hak pilih. Penyelenggara untuk memberikan informasi seluas-luasnya sehingga bisa menjadi referensi untuk menggunakan hak pilih.

"Saat kampanye rapat umum, harapan kami penyelenggara Pemilu memberikan informasi menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak harus disampaikan ke publik. Jadwal dan lokasi rapat umum sebaiknya dipublikasikan supaya masyarakat tahu bahwa di sini akan dihadiri ribuan orang sehingga orang tidak berkepentingan bisa menghindarinya," ujarnya.