Kamis, 3 September 2026, 15:02 WIB
Yogyakarta - Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) informasi publik yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Bamuskal Pendowoharjo, Kamis (3/9/2026), dan menghadirkan Aswino Wardhana, S.IP., Komisioner KID DIY, sebagai narasumber dengan materi Teknik Praktis Menyusun SOP Informasi Publik.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan informasi publik di tingkat kalurahan agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan informasi yang jelas dan mudah diakses masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, pembahasan diarahkan pada bagaimana SOP dapat disusun berdasarkan prosedur yang telah berjalan di kalurahan. SOP kemudian dikaji kembali agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan informasi serta ketentuan keterbukaan informasi publik. Kalurahan Pendowoharjo sebelumnya masih menggunakan SOP yang mengacu pada prosedur dari Diskominfo. Melalui pelatihan ini, kalurahan didorong untuk mulai menyusun dan mengembangkan SOP yang lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pelayanan informasi di tingkat kalurahan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah uji akses informasi. Pengelola informasi perlu memahami informasi mana yang dapat diberikan kepada masyarakat dan mana yang termasuk informasi yang dikecualikan. Pemahaman tersebut penting agar pelayanan informasi dapat dilakukan secara terbuka, tetapi tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
Dalam diskusi, salah satu contoh yang dibahas adalah dokumen Letter C. Tidak seluruh informasi dalam dokumen tersebut dapat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon. Karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai klasifikasi informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan sebelum memberikan akses kepada masyarakat. Selain akses informasi, kualitas informasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya perlu tersedia, tetapi juga harus memiliki kualitas dan dapat memberikan manfaat bagi publik.
Dalam hal ini, pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga menjadi salah satu hal yang dapat diperkuat. KIM dapat membantu mengembangkan dan menyebarluaskan informasi mengenai berbagai aktivitas masyarakat, termasuk potensi UMKM yang ada di wilayah Pendowoharjo. Pengelolaan media informasi kalurahan turut menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Website kalurahan diharapkan dapat memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Salah satu masukan yang dibahas adalah perlunya fitur pencarian agar masyarakat tidak harus menelusuri menu satu per satu ketika ingin menemukan informasi tertentu.
Kemudahan akses melalui perangkat telepon seluler juga perlu menjadi perhatian. Tampilan dan navigasi website yang lebih sederhana akan membantu masyarakat mengakses informasi publik kapan pun dan melalui perangkat yang mereka gunakan. Dalam pengelolaan informasi publik, kalurahan juga perlu membangun koordinasi dengan kapanewon maupun pihak terkait lainnya. Hal tersebut diperlukan karena pengelolaan informasi di tingkat kalurahan tidak selalu dapat diselesaikan secara mandiri, terutama ketika berkaitan dengan informasi tertentu yang membutuhkan konsultasi dan penanganan lebih lanjut.
