Kamis, 12 November 2026, 13:45 WIB
Yogyakarta — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Penguatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Kamis (12/11/2026) di PT PLN UID Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY), Erniati, S.I.P., M.H., sebagai narasumber. Sosialisasi tersebut ditujukan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik.
Kegiatan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh PT PLN UID Yogyakarta ini menjadi salah satu sarana untuk memperkuat pemahaman PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Dalam pemaparannya, Erniati menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi secara transparan, tetapi juga harus memperhatikan kecepatan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi yang diberikan.
Erniati turut menjelaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya mengenai asas pelayanan informasi publik serta pengelompokan informasi. Materi tersebut mencakup informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Pemahaman terhadap kategori informasi tersebut diperlukan agar badan publik dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memperjelas materi yang disampaikan, Erniati juga membagikan sejumlah contoh kasus permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme permohonan informasi publik. Berbagai contoh tersebut menjadi gambaran bagi peserta mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima dan menindaklanjuti permohonan informasi.
Lebih lanjut, Ketua KID DIY tersebut menekankan pentingnya ketelitian badan publik dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap permohonan informasi yang diterima. Pemeriksaan tersebut meliputi identitas pemohon, kelengkapan dokumen identitas, serta alasan permohonan informasi. Langkah ini diperlukan agar badan publik dapat memastikan proses pelayanan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
